Makalah Manajemen Puskesmas Kel 2

October 6, 2018 | Author: Rahmi Oknivyoza | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

makalah manajemen puskesmas...

Description

MAKALAH MANAJEMEN PUSKESMAS “KONSEP DASAR PUSKESMAS” Dosen Pengampu : dr.Fauziah Elytha, Msc

Oleh : Kelompok 2 A.1: Zulfa Yandra

1311211015

Wulan Ria Elita

1311211016

Jusdela Prima Putri

1311211026

Aziza

1311211029

Rahmi Oknivyoza

1311211039

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Konsep Dasar Puskesmas” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Puskesmas. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen mata kuliah Manajemen Puskesmas, ibu dr. Fauziah Elytha, MSc serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif sehingga dapat menyempurnakan makalah ini.

Padang,

Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR....................................................................................................i DAFTAR ISI.................................................................................................................ii BAB 1 : PENDAHULUAN..........................................................................................1 1.1 Latar Belakang....................................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah............................................................................................2 1.3 Tujuan.................................................................................................................2 1.4 Manfaat...............................................................................................................2 BAB 2 : PEMBAHASAN............................................................................................3 2.1 Konsep Dasar Puskesmas...................................................................................3 2.1.1 Defenisi........................................................................................................3 2.1.2 Visi...............................................................................................................4 2.1.3 Misi..............................................................................................................4 2.1.4 Tujuan..........................................................................................................5 2.1.5 Fungsi..........................................................................................................5 2.1.6 Kedudukan...................................................................................................6 2.1.7 Organisasi....................................................................................................7 2.1.8 Tata Kerja.....................................................................................................8 2.2 Manajemen Puskesmas.....................................................................................10 2.2.1 Pengertian..................................................................................................10 2.2.2 Ruang Lingkup Manajemen Puskesmas....................................................10 2.2.2.1 Perencanaan........................................................................................10 2.2.2.2 Pelaksanaan dan Pengendalian...........................................................13 ii

2.2.2.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban...............................................17 BAB 3 : PENUTUP....................................................................................................18 3.1 Kesimpulan.......................................................................................................18 3.2 Saran.................................................................................................................18 DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Puskesmas merupakan ujuang tombak pembangunan kesehatan, hal ini ditunjukkan

oleh

kontribusi

puskesmas

dalam

mendukung

keberhasilan

pembangunan kesehatan. Puskesmas adalah penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Sejak diperkenalkannya konsep puskesmas pada tahun 1968, berbagai hasil telah banyak dicapai. Angka kematian ibu dan kematian bayi telah berhasil diturunkan dan sementara itu angka harapan hidup ratarata bangsa Indonesia telah meningkat secara bermakna. Jika pada tahun 1995 angka kematian ibu dan angka kematian bayi masing-masing adalah 373/100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995) serta 60/1.000 kelahiran hidup (Susenas 1995), maka pada tahun 1997 angka kematian ibu turun menjadi 334/100.000 kelahiran hidup (SDKI 1997), sedangkan angka kematian bayi pada tahun 2001 turun menjadi 51/1.000 kelahiran hidup (Susenas 2001). Sementara itu umur harapan hidup rata-rata meningkat dari 45 tahun pada tahun 1970 menjadi 65 tahun pada tahun 2000. Pada saat ini puskesmas telah didirikan di hampir seluruh pelosok tanah air. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya, puskesmas diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Kecuali itu untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan, puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Tercatat pada tahun 2000 jumlah puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.277 unit, puskesmas pembantu 21.587 unit, puskesmas keliling 5.084 unit (perahu 716 unit, ambulance 1.302 unit). Sedangkan puskesmas yang telah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap tercatat sebanyak 1.818 unit, sisanya sebanyak 5.459 unit tidak dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Sekalipun berbagai hasil telah banyak dicapai, namun dalan dalam pelaksanaannya puskesmas masih menghadapi berbagai masalah. Menyadari keberhasilan

puskesmas

adalah

penting

dalam

rangka

mewujudkan

visi

pembangunan kesehatan di Indonesia, maka berbagai masalah dan atau kekurangan puskesmas harus segera diatasi. Disusunnya konsep dasar puskesmas ini yang merupakan salah satu cara dalam rangka mengatasi berbagai masalah tersebut. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah, yaitu: 1

2 1. Apa Konsep Dasar Puskesmas ? 2. Bagaimana kedudukan, organisasi, dan tata kerja puskesmas? 3. Apakah Pengertian dari Manajemen Puskesmas ? 4. Bagaimanakah Ruang Lingkup Manajemen Puskesmas ? 5.Bagaimanakah Model- model dari Manajemen Puskesmas ?

1.3 Tujuan 1. . Mengetahui Konsep dasar Puskesmas 2.

Mengetahui Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja, Pengertian Manajemen Puskesmas, Ruang Lingkup, serta Model-Model Manajemen Puskesmas.

1.4 Manfaat Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah agar khususnya mahasiswa di bidang ilmu kesehatan masyarakat dapat memahami tentang Konsep Manajemen Puskesmas.

BAB 2 : PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Puskesmas 2.1.1 Defenisi Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 1. Unit Pelaksana Teknis Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. 2. Pembangunan Kesehatan Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 3.

Penanggungjawab

Penyelenggaraan

Penanggungjawab

utama

penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota

adalah

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota,sedangkan

puskesmas bertanggungjawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya. 4. Wilayah Kerja Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3

4 2.1.2 Visi Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masayarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama yakni: a. Lingkungan sehat b. Perilaku sehat c. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu d. Derajat kesehatan penduduk kecamatan Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi pembangunan kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat, yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan setempat. 2.1.3 Misi Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah: 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yakni pembangunan yang tidak 6 menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat. 2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan

5 memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat berserta lingkungannya. Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan. 2.1.4 Tujuan Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarkan oleh puskesmas adalah mendukung

tercapainya

tujuan

pembangunan

kesehatan

nasional

yakni

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. 2.1.5 Fungsi 1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2) Pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup

6 sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. 3) Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi: a. Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi ( private goods ) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap. b. Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik ( public goods ) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

2.1.6 Kedudukan Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah Daerah: 1. Sistem Kesehatan Nasional Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

7 2. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

yang

bertanggungjawab

menyelenggarakan

sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota di wilayah kerjanya. 3. Sistem Pemerintah Daerah Kedudukan puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah

adalah

Kabupaten/Kota

sebagai yang

Unit

merupakan

Pelaksana unit

Teknis

struktural

Dinas

Kesehatan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. 4. Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, polindes, pos obat desa dan pos UKK. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina. 2.1.7 Organisasi 1. Struktur Organisasi Struktur organisasi puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas masing-masing puskesmas. Penyusunan struktur organisasi puskesmas di satu kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan penetapannya

dilakukan

dengan

Peraturan

Daerah.

Sebagai

acuan

dapat

dipergunakan pola struktur organisasi puskesmas sebagai berikut: a. Kepala Puskesmas b. Unit Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan: ƒ  Data dan informasi ƒ  Perencanaan dan penilaian ƒ  Keuangan ƒ  Umum dan pengawasan a. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas ƒ  Upaya kesehatn masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM ƒ

8  Upaya kesehatan perorangan b. Jarinangan pelayanan puskesmas ƒ  Unit puskesmas pembantu ƒ  Unit puskesmas keliling ƒ  Unit bidan di desa/komunitas 2. Kriteria Personalia Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit puskesmas. Khusus untuk Kepala Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. 3. Eselon Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III-B. Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala Puskesmas yakni seorang sarjana di bidang kesehatan kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup bidang kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap. 2.1.8 Tata Kerja 1. Dengan Kantor Kecamatan Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitasi. 2. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan demikian secara teknis dan administratif, puskesmas bertanggungjawab kepada

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Sebaliknya

Dinas

Kesehatan

9 Kabupaten/Kota

bertanggungjawab

membina

serta

memberikan

bantuan

administratif dan teknis kepada puskesmas. 3. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan. 4. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit (kabupaten/kota) dan berbagai balai kesehatan masyarakat (balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat, balai kesehatan kerja masyarakat, balai kesehatan olahraga masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan indra masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep

rujukan

yang

menyeluruh

dalam

koordinasi

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. 5. Dengan Lintas Sektor Tanggungjawab

puskesmas

sebagai

unit

pelaksana

teknis

adalah

menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Untuk

mendapat

hasil

yang

optimal,

penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan. 6. Dengan Masyarakat

10 Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP) yang menghimpun berbagai potensi masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, orgasnisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha. BPP tersebut berperan sebagai mitra puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. 2.2 Manajemen Puskesmas 2.2.1 Pengertian Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. 2.2.2 Ruang Lingkup Manajemen Puskesmas 2.2.2.1 Perencanaan Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja pusksesmas. Rencana tahunan puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan. 1. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas, yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan puskesmas adalah sebagai berikut: a. Menyusun usulan kegiatan Langkah pertama yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun usulan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan masalah sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Usulan ini disusun dalam bentuk matriks ( Gantt Chart) yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu,

11 lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. Rencana ini disusun melalui pertemuan perencanaan tahunan puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan kabupaten/kota dengan mengikut sertakan BPP serta dikoordinasikan dengan camat. b. Mengajukan usulan kegiatan Langkah kedua yang dilakukan puskesmas adalah mengajukan usulan kegiatan tersebut ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk persetujuan pembiayaannya. Perlu diperhatikan dalam mengajukan usulan kegiatan harus dilengkapi dengan usulan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana, dan operasional puskesmas beserta pembiayaannya. c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Rencana Kerja Kegiatan/ Plan of Action ) dalam bentuk matriks ( Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping ). 2. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium kesehatan masyarakat dan pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan upaya penunjang yang harus dilakukan untuk kelengkapan upaya-upaya puskesmas. Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi upaya kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh puskesmas. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ada/tidaknya masalah kesehatan yang terkait dengan setiap upaya kesehatan pengembangan tersebut. Apabila puskesmas memiliki kemampuan, identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan (Survei Mawas Diri). Tetapi apabila kemampuan pengumpulan data bersama masyarakat tersebut tidak dimiliki oleh puskesmas, identifikasi dilaku kan melalui kesepakatan kelompok (Delbecq Technique) oleh petugas puskesmas dengan mengikut

12 sertakan Badan Penyantun Puskesmas. Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, jumlah upaya kesehatan pengembangan yang terpilih dapat lebih dari satu. Di samping itu identifikasi upaya kesehayan pengembangan dapat pula memilih upaya yang bersifat inovatif yang tidak tercantum dalam daftar upaya kesehatan puskesmas yang telah ada, melainkan dikembangkan sendiri sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan puskesmas. b. Menyusun usulan kegiatan Langkah kedua yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. Rencana yang telah disusun tersebut diajukan dalam bentuk matriks ( Gantt Chart). Penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan program dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam bentuk musyawarah masyarakat. Penyusunan rencana pada tahap pelaksanaan tahun berikutnya dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan rencana upaya kesehatan wajib c. Mengajukan usulan kegiatan Langkah ketiga yang dilakukan oleh puskesmas adalah mengajukan usulan

kegiatan

ke

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

untuk

pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke Badan Penyantun Puskesmas atau pihak-pihak lain. Apabila dilakukan ke pihak-pihak lain, usulan kegiatan harus dilengkapi dengan uraian tentang latar belakang, tujuan serta urgensi perlu dilaksanakannya upaya pengembangan tersebut. d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Langkah keempat yang dilakukan oleh puskesmas adalah menyusun rencana

pelaksanaan

yang

telah

disetujui

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota atau penyandang dana lain (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks ( Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping ). Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan penyusunan rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib.

13 2.2.2.2 Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Pengorganisasian Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas, perlu dilakukan pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian habis seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Penentuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim pada awal tahun kegiatan. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan: a) Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja. b) Penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor pendidikan,

sektor

agama,

sektor

kecamatan

pada

waktu

menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan:  Secara langsung yakni antar sektor-sektor terkait  Secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan 2. Penyelenggaraan Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah menyelenggarakan

rencana

kegiatan

puskesmas,

dalam

arti

para

penanggungjawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada pengorganisasian, ditugaskan menyelenggarakan kegiatan puskesmas

14 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat terselenggaranya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut: a) Mengkaji ulang rencana pelaksanaan yang telah disusun, terutama yang menyangkut jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan rincian tugas para penanggungjawab dan pelaksana. b) Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk setiap petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan puskesmas harus terbagi habis dan merata kepada seluruh petugas. c) Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal

yang

telah

ditetapkan. Pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Azas penyelenggaraan puskesmas Penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan keempat azas penyelenggaraan puskesmas yakni azas pertanggungjawaban wilayah, azas pemberdayaan masyarakat, azas keterpaduan dan azas rujukan 2. Berbagai standar dan pedoman pelayanan puskesmas Pada saat ini telah berhasil dikembangkan berbagai standar dan pedoman pelayanan puskesmas sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan

puskesmas

yang

harus

diperhatikan

pada waktu

menyelenggarakan kegiatan puskesmas. Standar dan pedoman tersebut adalah:  Standar dan pedoman bangunan puskesmas  Standar dan pedoman peralatan puskesmas  Standar manajemen peralatan puskesmas  Standar dan pedoman ketenagaan puskesmas  Pedoman pengobatan rasional puskesmas  Standar manajemen obat puskesmas  Standar dan pedoman teknis pelayanan berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas  Pedoman Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)  Pedoman perhitungan satuan biaya pelayanan puskesmas 3. Kendali mutu Penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan program kendali mutu. Prinsip program kendali mutu adalah kepatuhan terhadap berbagai standar dan pedoman pelayanan serta etika profesi, yang memuaskan pemakai jasa pelayanan. 4. Kendali biaya

15 Penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan program kendali biaya. Prinsip program kendali biaya adalah kepatuhan terhadap berbagai standar dan pedoman pelayanan serta etika profesi, yang terjangkau oleh pemakai jasa pelayanan. 3. Pemantauan Penyelenggaraan kegiatan harus diikuti dengan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan pemantauan mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Melakukan telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, yang dibedakan atas dua hal: 1. Telaahan internal, yakni

telaahan

bulanan

terhadap

penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai puskesmas, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan. Data yang dipergunakan

diambil

dari

Sistem

Informasi

Manajemen

Puskesmas (SIMPUS) yang berlaku. Kesimpulan dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, kinerja puskesmas yang terdiri dari cakupan ( coverage), mutu (quality ) dan biaya ( cost ). Kedua, masalah

dan

hambatan

yang

ditemukan

pada

waktu

penyelenggaraan kegiatan puskesmas. Telaahan bulanan ini dilakukan dalam Lokakarya Mini Bulanan puskesmas. 2. Telaahan eksternal yakni telaahan triwulan terhadap hasil yang dicapai oleh sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya serta sektor lain terkait yang ada di wilayah kerja puskesmas. Telaahan triwulan ini dilakukan dalam Lokakarya Mini Triwulan puskesmas secara lintas sektor. b. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapain kinerja puskesmas serta masalah dan hambatan yang ditemukan dari hasil telaahan bulanan dan triwulanan. 4. Penilaian Kegiatan penilaian dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut: a Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, dibandingkan dengan rencana tahunan dan standar pelayanan. Sumber data yang dipergunakan pada penilaian dibedakan atas dua. Pertama, sumber data primer yakni yang berasal dari SIMPUS dan berbagai sumber data lain yang terkait, yang

16 dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun. Kedua, sumber data b

sekunder yakni data dari hasil pemantauan bulanan dan triwulanan. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya.

2.2.2.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pengawasan danpertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundangan-undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pengawasan Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan me ncakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan perundangan-undangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pertanggungjawaban Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian kepala puskesmas, maka kepala puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.

17 2.2.3 Model Manajemen Puskesmas Untuk dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas, diperlukan model manajemen yang cocok dan efektif untuk Puskesmas yang bersangkutan. Beberapa model manajemen telah diperkenalkan pada Puskesmas, yaitu : Model Manajemen P1 – P2 – P3 Manajemen Puskesmas terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian) A. P1 (Perencanaan) Puskesmas : Microplanning Puskesmas. Microplanning adalah penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dengan tahapan tiap-tiap tahun di tingkat Puskesmas untuk mengembangkan dan membina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga Berencana- Kesehatan diwilayah kerjanya, berdasarkan masalah yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan fungsi Puskesmas (Departemen Kesehatan, 1989). Tujuan umum microplanning adalah meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas yang mempunyai daya ungkit terbesar terhadap penurunan angka kematian bayi, anak balita dan fertilitas dalam wilayah kerjanya yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi Puskesmas. Sedangkan tujuan khususnya adalah : 1) mengembangkan dan membina pos-pos pelayanan terpadu KB-Kesehatan di desadesa wilayah kerja Puskesmas, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan, dan 3) meningkatkan kemampuan staf Puskesmas dalamberfikir secara analitik dan mendorong untuk berinisiatif, kreatif, dan inovatif. Ruang Lingkup microplanning adalah kegiatan pokok Puskesmas, meliputi 18 kegiatan pokok. Namun demikian, mengingat dalam Pelita IV prioritas diberikan pada penurunan angka kematian bayi dan anak balita serta angka fertilitas, maka perencanaan yang dimaksud baru diarahkan pada 5 (lima) program terpadu KBKesehatan, yaitu program Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare. Kelima program tersebut mempunyai daya ungkit terbesar terhadap upaya penurunan angka kematian bayi, anak balita, dan angka fertilitas. B. P2 (Penggarakan dan Pelaksanaan) Puskesmas

18 Tujuan Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) Puskesmas adalah meningkatkan fungsi Puskesmas melalui peningkatan kemampuan tenaga Puskesmas untuk bekerja sama dalam Tim dan membina kerja sama lintas program dan lintas sektoral. Komponen Penggerakan Pelaksanaan (P2) Puskesmas dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas yang terdiri dari 4 (empat) komponen meliputi: (1) penggalangan kerjasama Tim yaitu lokakarya yang dilaksanakan setahun sekali di Puskesmas, dalam rangka meningkatkan kerja sama antar petugas Puskesmas untuk meningkatkan fungsi Puskesmas, melalui suatu proses dinamika kelompok yang diikuti dengan analisis beban kerja masing-masing tenaga yang dikaitkan dengan berbagai kelemahan penampilan kerja Puskesmas menurut hasil stratifikasi Puskesmas, (2) penggalangan Kerjasama Lintas Sektoral yaitu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor-sektor terkait melalui suatu pertemuan lintas sektoral setahun sekali. Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan rencana kerja sama lintas sektoral dalam membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan termasuk keterpaduan KB-Kesehatan, (3) rapat kerja Tribulanan Lintas Sektoral,sebagai tindak lanjut pertemuan penggalangan kerja sama lintas sektoral,dilakukan pertemuan lintas sektoral setiap 3 (tiga) bulan sekali untukmengkaji hasil kegiatan kerja sama lintas sektoral selama 3 (tiga) bulan yang lalu dan memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian disusun rencana kerja sama lintas sektoral bulan selanjutnya, dan (4) Lokakarya Bulanan Puskesmas, yaitu pertemuan antar tenaga Puskesmas pada setiap akhir bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja bulan yang lalu dan membuat rencana bulan yang akan datang. Adapun tujuan Lokakarya Bulanan Puskesmas adalah a) b) c) d) e) f) g) h)

disampaikan hasil rapat dari tingkat kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya, diketahuinya hasil dan evaluasi kegiatan Puskesmas bulan lalu, diketahuinya hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan bulan lalu, dirumuskannya cara pemecahan masalah, disusunnya rencana kerja harian petugas selama satu bulan yang akan datang, diberikannya tambahan pengetahuan baru, disusunnya POA Puskesmas, baik POA tahunan maupun bulanan, dan diketahuinya masalah di Puskesmas berdasarkan hasil Stratifikasi Puskesmas (Departemen Kesehatan, 1988). C. P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian): Stratifikasi Puskesmas

19 Stratifikasi Puskesmas adalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja Puskesmas dengan mengelompokkan Puskesmas dalam 3 strata yaitu Strata Puskesmas dengan prestasi kerja baik (Strata I), Strata Puskesmas dengan prestasi kerja cukup (Strata II) dan Strata Puskesmas dengan prestasi kerja kurang (Strata III). Pengelompokkan ketiga strata tersebut digunakan dalam rangka pemantauan terhadap tingkat perkembangan fungsi Puskesmas, sehingga pembinaan dalam rangka peningkatan fungsi Puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah. Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan gairah kerja, rasa tanggung jawab dan kreatifitas kerja yang dinamis melalui pengembangan falsafah mawas diri. Adapun tujuan umum Stratifikasi Puskesmas adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat perkembangan fungsi Puskesmas secara berkala dalam rangka pembinaan dan pengembangannya. Sedangkan tujuan khususnya adalah : a. b. c. d.

mendapatkan gambaran secara menyeluruh perkembangan Puskesmas dalam rangka mawas diri, mendapatkan masukan untuk perencanaan Puskesmas di masa mendatang, dan mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan pelaksanaan Puskesmas sebagai masukan untuk pembinaannya. Aspek yang dinilai dalam Stratifikasi Puskesmas meliputi hasil kegiatan pokok Puskesmas, proses manajemen, termasuk berbagai komponen penunjang baik fisik maupun non fisik dan keadaan lingkungan wilayah kerja Puskesmas yang dapat berpengaruh terhadap penampilan kerja Puskesmas. Dengan Stratifikasi Puskesmas ada 3 (tiga) area yang perlu dibina yaitu :

a)

Puskesmas sebagai wadah pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pembinaan ini diarahkan terhadap fasilitas fisik, pelaksanaan manajemen, dan

kemampuan pegawai, b) pelaksanaan program-program sektor kesehatan maupun program lintas sektoral yang c) secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab Puskesmas dalam pelaksanaannya maupun sarana penunjangnya dan d) peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat dan produktif

BAB 3 : PENUTUP 3.1 Kesimpulan Menurut Departemen Kesehatan RI (1991) Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Fungsi Puskesmas ada tiga fungsi puskesmas yaitu : a.

Sebagai

pusat

pembangunan

masyarakat di wilayahnya b.

Membina peran serta masyarakat di wilayah

kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat c. Memberikan pelayanan kesehatan

kesehatan

secara

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Kegiatan pokok Puskesmas ada 20 pokok kegiatan puskesmas yang diselenggarakan oleh puskesmas sejak pertama kali berdiri. Selain itu wilayah kerja puskesmas, bisa kecamatan, faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. 3.2 Saran Sebagai tenaga kesehatan seharusnya kita lebih mengahayati fungsi puskesmas, karena puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Selayaknya kita sebagai tenaga kesehatan turut mengembangkan program-program yang ada di Puskesmas. Sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien.

20

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan RI No 128/Menkes/SK II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Widiastuti,

Thanty,

2008,

Tinjauan

Umum

Tentang

Puskesmas,

http:/

/id.scribd.com/doc/91211249/13/E-Tinjauan-Umum-Tentang-Puskesmas. Diakses tanggal 17 agustus 2015 Sudayasa, Putu, 2010, Berbagi Info Tentang Puskesmas. http//www.puskel.com. Diakses tanggal 17 Agustus 2015 Norfatmawati,

Prayudha,

Puskesmas:

BAB

II

Tinjauan

Pustaka2011.

http://digilib.unismus.ac.id/files/disk1/105/jtpunimus-gdl-agussantos-5214-3bab2.pdf. Diakses tanggal 17 Agustus 2015.

View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF